Kemendes Kuatkan Langkah Hukum Disetiap Penyelewengan Anggaran

banner 160x600

Women face

Padang – Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid gelar jumpa pers saat acara Munas Forum Bumdes Indonesia, di Kota Padang Senin (27/8)

Taufik Madjid  menyampaikan, bahwa dalam  peningkatan kualitas masyarakat yang ada disetiap desa dengan tata kelola, harus fokus pada index membangun desa, sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan.

Baca Juga: Peringatan HBN ke-70 di Payakumbuh, DANDIM 0306/50 Kota : Suburkan Lagi Semangat Untuk Bernegara

Hal ini tentu seiring dengan menurunnya angka terjadi  penyelewengan terhadap anggaran dana desa . Oleh sebab itu, Kemnendes akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap peristiwa penyelewengan dalam mengelola anggaran.

“Ini harus kita clearkan, MoU kita dengan Kemendagri, Kejaksaan serta Kepolisian untuk pendampingan dan pencegahan, disamping aktif, tugasnya pemerintah kabupaten atau kota dalam pengawasan”, ungkapnya.

Dalam pendampingan, lanjutnya, tentulah harus profesional dan secara struktural dari Kecamatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, kemudian mampu  mendorong pemahaman regulasi dalam pengelolaan dana desa, tapi kita mau lihat trend sekarang, ada penurunan yang signifikan atas penyelewengan dana Desa.

“Yang tidak bisa kita toleransi adalah, niat upaya yang secara sengaja melakukan penyelewengan, itu tanpa ada MoU dengan aparat keamanan pun mereka wajib masuk”, imbuhnya.

Lanjut ia mengatakan, "satu hal lagi pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan masyarakat, maka Kemendes mewajibkan setiap desa harus mempublikasikan setiap APBDes supaya bisa diawasi oleh masyarakat"