Pemko Pariaman Masih Menghitung Materi Kerugian Akibat Pembabatan Hutan Bakau

banner 160x600

Women face

faktasumbar.com, (Pariaman)

Pemerintah Kota Pariaman masih menghitung materi kerugian akibat pembabatan hutan bakau (mangrove) dalam proyek jalan yang menghubungkan Desa Apar dan Ampalu. Setelah penghitungan ini selesai baru lah akan dilakukan tindakan selanjutnya.

Baca Juga: PENGUMUMAN RELAWAN DEMOKRASI SE-KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILU TAHUN 2019

WaliKota Pariaman, Genius Umar, saat di konfirmasi awak media,  Rabu (19/12) mengatakan, sudah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menghitung kerugian pembabatan hutan mangrove sekaligus dampak yang ditimbulkanya.

“Biarkanlah dihitung dulu kerugianya oleh dinas terkait sekaligus dampaknya. Paling sebentar lagi selesai, setelah itu baru ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya,” kata Genius Umar.

Selain itu, katanya, semua dinas terkait akan melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pencegahan pengrusakan hutan mangrov ke depan. “Kalau bicara aturan, semua ada aturanya terkait hutan mangrove dan itu sudah sering disosialisasikan untuk tidak diganggu, apalagi dirusak,” tukasnya.

Lebih jauh dikatakannya, kawasan mangrove di Desa Apar, Kota Pariaman itu dari lama sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Jadi, hutan yang ada di sana tidak boleh diganggu.

“Sementara kalau masalah lahan pemerintah akan didudukan nantinya. Dan diharapkan semua masyarakat lebih turut berperan menjaga aset yang sangat berharga itu,” pungkasnya.

Mangrove sendiri fungsinya sangat besar terhadap pantai, kultur air di daratan terutama wilayah dekat pantai, agar air tidak asin, serta menjaga keseimbangan ekosistem biota laut di sekitarnya. Hutan mangrove juga dapat menahan laut dari erosi serta ombak besar yang dan berfaedah bagi kawasan sekitar.

“Adanya kejadian pembabatan hutan mangrove untuk proyek jalan di Desa Apar  akan menjadi koreksi terhadap cara kerja dinas agar lebih jeli dan mengenal kawasanya,” ujarnya.

Sebelumnya, perencanaan pembukaan jalan penghubung Desa Apar dan Ampalu. Perencanaan itu merupakan pokok pikiran salah satu anggota DPRD Pariaman malah membabat hutan mangrove.

Jalan penghubung antara Desa Ampalu ke Desa Apar yang akan dibuat sepanjang 630 meter. Sementara, hutan mangrove yang sudah dibabat untuk badan jalan sepanjang 500 meter dan lebar 6 meter.

Ketua Tabuik Diving Club (TDC), Aksa Prawira,  yang merupakan komunitas pemerhati lingkungan berbasis di Pariaman menyebutkan, penebangan hutan mangrove merupakan pelanggaran pidana serius. Penegak hukum diminta serius menangani kasus ini hingga tuntas.

“Pembabatan yang dilakukan melanggar setumpuk undang-undang. Mulai dari UU Nomor 41 tahun, 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hingga UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Para pelaku bisa diancam pidana penjara dan denda hingga Rp10 miliar,” terang Aksa. (**)