Tersangka suap Meikarta, Bupati Bekasi dicoret dari TKD Jokowi-Ma'ruf

banner 160x600

Women face

faktasumbar.com, (Nasional)

Tugas Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dalam keanggotaan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf bakal diganti menyusul proses hukum yang dihadapinya. Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Dedi Mulyadi sebagai Ketua TKD Jawa Barat.

Baca Juga: Peringatan HBN ke-70 di Payakumbuh, DANDIM 0306/50 Kota : Suburkan Lagi Semangat Untuk Bernegara

Ace menjelaskan, dalam struktur TKD Jawa Barat untuk Jokowi-Maruf Neneng menjabat sebagai anggota dewan pengarah wilayah Bekasi bagian utara.

"Kepengurusan dia sebagai tim kampanye daerah di Jawa Barat pun juga sudah harus digantikan," kata Ace di posko pemenangan Jokowi-Maruf, Selasa (16/10).

Adanya kasus yang membelit Neneng, Ace meyakini tidak ada pengaruh signifikan terhadap elektabilitas pasangan capres cawapres urut nomor 01 itu dengan alasan tidak ada kaitan kasus Neneng dengan proses kampanye saat ini.

"Saya meyakini ini tidak akan mempengaruhi terhadap elektabilitas Pak Jokowi sama sekali, karena tidak ada kaitan langsung antara kasus bu Neneng dengan pak Jokowi," tandasnya.

Diketahui, Senin malam Neneng digelandang penyidik KPK atas dugaan menerima suap atau gratifikasi. Selain Neneng pihak yang digelandang ke komisi anti rasuah itu adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Neneng sebelumnya mengaku belum mendapatkan konfirmasi siapa saja anak buahnya yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Minggu (14/10) kemarin. Dia menegaskan tak mengetahui kasus yang menjerat sejumlah pejabat di pemerintahannya.

"Siapanya juga enggak tahu. Izinnya apa saya enggak tahu juga," kata Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin ketika ditemui wartawan di kantornya, Senin (15/10).

Sejauh ini, Neneng mengaku baru mengetahui dari media online bahwa ada 10 orang yang ditangkap KPK. Adapun satu orang yang diduga turut diamankan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jamalludin.

"Ajudan saya sempat menghubungi (Kepala Dinas PUPR), tapi enggak nyambung," jelasnya.

KPK menangkap sedikitnya 10 orang baik pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak swasta dalam operasti tangkap tangan (OTT) pada Minggu (14/10).

Komisi antirasuah itu menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan rupiah. Penangkapan itu diduga berkaitan dengan perizinan Meikarta.